Implementasi Peraturan Hukum Laut dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia

Implementasi peraturan hukum laut dalam penegakan hukum maritim di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia. Kehadiran hukum laut yang kuat akan memberikan landasan hukum yang jelas dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di laut.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo, “Implementasi peraturan hukum laut dalam penegakan hukum maritim di Indonesia harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kejahatan di laut.”

Namun, implementasi peraturan hukum laut dalam penegakan hukum maritim di Indonesia masih banyak mengalami kendala. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia yang begitu luas.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, “Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antarinstansi dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim.”

Implementasi peraturan hukum laut juga menuntut adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan Bakamla. Koordinasi yang baik akan memudahkan dalam pertukaran informasi dan data untuk menindak para pelaku kejahatan di laut.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, “Koordinasi yang baik antarlembaga menjadi kunci dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Dengan kerjasama yang solid, kita dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap wilayah perairan Indonesia.”

Dengan adanya implementasi peraturan hukum laut yang baik dalam penegakan hukum maritim di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di laut yang lebih baik. Sehingga, Indonesia dapat menjaga kedaulatannya dan melindungi sumber daya alam yang ada di wilayah perairannya.